Kabarmasjid.id, Surabaya – Sebuah bangsa tidak akan pernah bergerak maju jika fondasi utamanya, yaitu kepercayaan, telah keropos. Ketika figur pemimpin tidak lagi mampu menjadi cermin moralitas, maka seluruh tatanan sosial dan ekonomi di bawahnya akan ikut merasakan guncangan. Persoalan kepemimpinan bukan sekadar perkara teknis manajerial atau kalkulasi angka di atas kertas, melainkan sebuah amanah spiritual yang mengikat jiwa. Melalui kacamata inilah, Ustadz Ir. Misbahul Huda, MBA, membedah realitas kebangsaan dalam sebuah kajian subuh yang berlangsung di Masjid Al Hikmah Gayungsari, Surabaya, pada Minggu, 14 Juni 2026. Kajian bertajuk “Kepemimpinan yang Tergadaikan” tersebut merefleksikan bagaimana hilangnya kejujuran di tingkat elite telah menyeret masyarakat ke dalam jurang krisis kepercayaan yang amat akut.
Dalam pengantarnya, Ustadz Misbahul mengingatkan kembali esensi pesan dari QS. An-Nahl ayat 90 yang kerap dikumandangkan para khatib di mimbar Jumat mengenai perintah menegakkan keadilan dan kebajikan. Keadilan, menurutnya, adalah ringkasan dari seluruh isi Al-Qur’an yang juga dijabarkan secara brilian oleh para pendiri bangsa ke dalam sila kelima Pancasila. Namun, nilai universal ini kian bias ketika dihadapkan pada realita kepemimpinan modern. Berdasarkan riset global terhadap negara-negara maju, karakter utama yang paling dicari masyarakat dari seorang pemimpin adalah kejujuran (honesty), yang dalam khazanah Islam setara dengan sifat Siddiq. Karakter dasar inilah yang menjadi modal utama dalam membangun kemakmuran, jauh sebelum berbicara mengenai visi, kompetensi, ataupun kemampuan menginspirasi.
Sayangnya, realitas politik hari ini justru menampilkan fenomena sebaliknya, di mana para pemimpin lahir dari rahim demokrasi yang sangat liberal. Proses elektoral modern kerap kali memberikan karpet merah kepada para pemilik modal atau oligarki, sehingga melahirkan pemimpin yang berbasis elektabilitas, bukan etikabilitas. Elektabilitas instan ini diraih dari popularitas yang disokong penuh oleh kekuatan finansial atau “isi tas”. Ketika seorang pemimpin lahir dari sistem yang transaksional seperti ini, maka secara otomatis ruang gerak mereka untuk bertindak jujur menjadi tersandera oleh kepentingan para penyokongnya. Akibatnya, amanah yang diemban pun dengan mudah tergadaikan demi syahwat politik jangka pendek.
Kondisi kepemimpinan yang tersandera ini berdampak langsung pada maraknya kasus korupsi masif yang melibatkan anggaran publik berskala raksasa. Ironisnya, ketika praktik culas tersebut terbongkar, respons yang muncul dari para pelaku sering kali berupa pembelaan yang mencederai akal sehat publik. Integritas yang runtuh di tingkat puncak ini bukan lagi sekadar perkara kerugian materiil atau nominal rupiah yang dikorupsi. Dampak yang jauh lebih berbahaya dan destruktif adalah lahirnya fenomena distrust society, sebuah kondisi sosiologis di mana masyarakat tidak lagi memiliki rasa percaya, baik kepada pemerintah maupun sesama warga negara.
Gejala distrust society ini kini telah merembes hingga ke struktur sosial masyarakat yang paling bawah. Di tingkat akar rumput, transparansi dan niat baik kini selalu dipandang dengan penuh kecurigaan. Aktivitas sosial murni seperti iuran sukarela warga untuk membantu tetangga yang sakit pun kini bisa memicu perdebatan panjang dan ketakutan akan delik hukum akibat tingginya rasa saling tidak percaya. Ketika ikatan sosial di tingkat rukun tetangga saja sudah terkontaminasi oleh rasa curiga, maka ruang gotong royong yang menjadi kekuatan asli bangsa ini secara perlahan akan mengalami kelumpuhan.
Dampak dari krisis kepercayaan ini juga dirasakan nyata dalam kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Salah satu contoh konkretnya adalah fenomena mandeknya program penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak warga yang secara finansial membutuhkan, akhirnya gagal mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari perbankan karena terganjal oleh catatan buruk pinjaman online (pinjol). Bahkan, ketika pemerintah mencoba mengambil kebijakan pemutihan hutang, pihak perbankan tetap enggan memberikan kucuran kredit karena menilai karakter calon nasabah tersebut sudah tidak tepercaya. Hal ini membuktikan bahwa sekali kejujuran dan reputasi itu cacat, maka akses terhadap kesejahteraan hidup akan menjadi sangat sulit.
Dalam skala yang lebih luas, ketidakjujuran dalam dunia usaha dan industri juga menjadi bumerang bagi keberlangsungan bisnis. Praktik-praktik manipulasi spesifikasi, penurunan mutu, hingga ketidaktepatan waktu dalam penyerahan produk akan langsung memicu kekecewaan konsumen. Di era digital saat ini, kekecewaan tersebut dengan cepat tereskalasi menjadi ulasan buruk dan rating yang anjlok di dunia maya. Mengingat generasi milenial dan gen-Z hari ini sangat bergantung pada rating digital sebagai panduan utama dalam bertransaksi, maka ketidakjujuran korporasi secara otomatis akan memutus aliran rezeki bisnis itu sendiri.
Krisis moralitas dan hilangnya kepercayaan publik ini pada akhirnya membawa konsekuensi yang sangat serius pada level ekonomi makro. Pasar dunia dan investor global selalu mengamati indeks persepsi korupsi serta kepastian hukum di suatu negara sebelum menanamkan modalnya. Ketika sebuah negara dinilai tidak tepercaya, para investor asing akan cenderung menghindari investasi di sektor riil, seperti pembangunan pabrik atau industri padat karya yang sulit untuk dilikuidasi. Mereka lebih memilih bermain aman di pasar modal yang bersifat likuid, sehingga memicu kerentanan ekonomi yang tinggi.
Akibat dari dominasi investasi jangka pendek di bursa saham tersebut, stabilitas ekonomi nasional menjadi sangat rapuh dan mudah digoyang. Hanya dengan satu sentimen negatif atau pernyataan blunder dari elite pemimpin yang memicu kepanikan pasar, aliran modal triliunan rupiah bisa terbang kembali ke negara asalnya (capital flight) dalam hitungan menit. Dampak berantturnya saham dan anjloknya nilai tukar rupiah ini tidak hanya memukul para pelaku pasar, tetapi juga menyeret masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa ke dalam jurang kemiskinan mendadak akibat guncangan ekonomi makro tersebut.
Problem besar lain yang lahir dari rahim kepemimpinan hasil demokrasi transaksional adalah tidak adanya keberlanjutan program strategis nasional. Ada kecenderungan kuat di mana setiap kali terjadi pergantian rezim, maka kebijakan yang diambil oleh pemimpin baru harus terlihat berbeda dengan pendahulunya. Fenomena “asal beda” ini mengorbankan investasi triliunan rupiah yang telah ditanamkan pada periode sebelumnya. Proyek-proyek vital, seperti pengembangan energi alternatif bioetanol yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak, sering kali mangkrak dan terbengkalai begitu saja akibat ego politik dan perubahan arah subsidi.
Jika kita berkaca pada sejarah pasca-Perang Dunia II, Indonesia sebenarnya memulai langkah kemerdekaannya dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Korea Selatan. Pada tahun 1960-an, kedua negara ini sama-sama berada dalam kondisi ekonomi yang terpuruk dan miskin. Namun, Korea Selatan berhasil melesat menjadi raksasa ekonomi dunia karena mereka serius dalam memilih pemimpin yang meniru esensi transformasi mental dan kemandirian, sementara kita cenderung berjalan di tempat. Variabel determinan yang membedakan lompatan prestasi kedua negara ini 80 persen ditentukan oleh karakter dan integritas dari figur pemimpinnya.
Sebagai penutup, Ustadz Misbahul menyampaikan refleksi mendalam dari Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, yang menyatakan bahwa kerusakan suatu zaman terjadi bukan hanya karena banyaknya orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik melihat ketidakjujuran. Sikap mendiamkan dan apatis dari masyarakat secara tidak langsung merupakan bentuk legitimasi terhadap kezaliman yang sedang terjadi. Oleh karena itu, sudah saatnya umat dan seluruh elemen bangsa ini bangkit dari kepasrahan, berani bersikap kritis terhadap keadaan, serta mengetuk pintu langit dengan doa yang bersungguh-sungguh demi lahirnya era kepemimpinan yang berintegritas.
Sumber: Kajian Shubuh berjudul “Kepemimpinan yang Tergadaikan” yang disampaikan oleh Ustadz Ir. Misbahul Huda, MBA di Masjid Al Hikmah Gayungsari, Surabaya, Minggu 14 Juni 2026
